Indonesia Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN 2015

Indonesia Menuju Komunitas Ekonomi ASEAN 2015

Oleh. Alvian Safrizal*

Kemenko Perekonomian RI

Sejak ditandatanganinya “Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015”  oleh ke-10 pemimpin negara ASEAN pada KTT ke-12 di Cebu, Filipina tanggal 13 Januari 2007, disepakati percepatan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) / Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Sejak saat itu, tampak pemerintah mulai berbenah diri dalam mempersiapkan Indonesia memasuki kerangka persaingan ekonomi MEA tersebut. Salah satu langkah terpenting dalam mempersiapkan Indonesia memasuki persaingan ekonomi dalam MEA, yakni hampir rampungnya cetak biru (blue print) MEA bagi Indonesia. Menurut Menteri Perdagangan , Gita Wirjawan, hingga akhir tahun 2012, implementasi cetak biru (blue print) MEA tingkat ASEAN telah mencapai 74,5% sedangkan Indonesia telah melebihi pencapaian ASEAN sendiri yakni sebesar 82%. Hal ini memposisikan implementasi blue print  Indonesia tertinggi ke-3 dibawah Singapura dan Malaysia.

Tidak terlepas dari hal tersebut, pemerintah telah banyak melakukan langkah-langkah guna mengurangi hambatan serta memperbesar peluang MEA bagi perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, implementasi MEA jelas secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Untuk itu tulisan ini berupaya mengupas secara umum beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi hambatan dan menangkap peluang dalam kerangka kompetisi ekonomi MEA yang akan mulai diterapkan pada tahun 2015.

Sekilas MEA

 Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) merupakan salah satu pilar utama dari 3 pilar integrasi negara-negara ASEAN. Dua pilar lainnya, yakni ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCM). Sesuai dengan cetak biru (blue print) MEA, prinsip utama dari MEA, yakni (i) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (ii) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce; (iii) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos dan Vietnam); dan (iv) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi diluar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

 Image

(Negara-Negara Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Sumber: http://www.asean-community.au.edu/images/asean-map1-1.jpg )

 

Dengan kata lain prinsip utama dari MEA adalah adanya keterbukaan/openess, orientasi keluar/outward looking, inklusif /inclusive dan ekonomi pasar /market driven economy ( Hidayat, 2008). Lima komponen utama dalam proses pembentukan MEA, meliputi (i) aliran bebas barang-barang; (ii) aliran bebas jasa-jasa; (iii) aliran bebas investasi; (iv) aliran bebas modal; (v) aliran bebas untuk tenaga kerja terampil.

MEA (Hampir) Didepan Mata 

Kurang lebih dua tahun kedepan dari tahun ini, pasar tunggal MEA akan mulai diterapkan pada tahun 2015. Oleh karena itu, pemerintah telah banyak melakukan tindakan-tindakan yang berguna untuk mengurangi hambatan serta memperbesar peluang kerangka ekonomi MEA bagi perkembangan perekonomian Indonesia kedepannya.

Beberapa hambatan yang dialami oleh Indonesia dalam menghadapi MEA, antara lain kekurangan tenaga terampil yang terjadi saat ini, diperkirakan terus berlanjut hingga MEA dilaksanakan.  Jika MEA diterapkan, arus bebas tenaga kerja tidak bisa lagi dilarang. Indonesia kini hanya bisa mencukupi kurang dari 20% kebutuhan tenaga terampil (Benny Soetrisno, KADIN, 2013). Defisit tenaga terampil sudah berlangsung setidaknya selama 10 tahun terakhir. Jika MEA diberlakukan tanpa disertai kesiapan, daya saing Indonesia dicemaskan semakin turun. Selain dari itu, Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwa sepanjang kuartal I  2013, nilai total perdagangan Indonesia dengan sembilan negara ASEAN lain adalah US$ 15,7 miliar dengan rincian US$ 7,63 miliar impor dan US$ 8,07 miliar ekspor. Neraca perdagangan Indonesia dengan negara ASEAN mayoritas mengalami defisit. Indonesia-Brunei defisit 281,7 juta dollar AS, Indonesia-Malaysia defisit 511,3 juta dollar AS, Indonesia-Singapura defisit 707,9 juta AS, Indonesia-Thailand defisit 721,4 juta dollar AS serta Indonesia Vietnam defisit 157,5 juta dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus dengan  Indonesia Kamboja surplus 233,9 juta dollar AS, Laos 17,9 Juta Dollar AS, Myanmar 238,6 Juta Dollar AS dan Filipina 248,55 juta dollar AS.

Hambatan lain yang dihadapi Indonesia, yakni adalah menekan biaya logistik. Menurut survey logistics performance index Bank Dunia 2012, indonesia menempati peringkat ke-59 berada dibawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. biaya logistik yang tidak efisien seperti sekarang, bisa dipastikan produk dalam negeri akan kalah bersaing sehingga akan banyak produk dari luar negeri yang harus kita konsumsi. Menekan biaya logistik tidak cukup hanya dilakukan dari sisi pasokan (supply), tetapi juga dari permintaan (demand). Tingginya biaya logistik akibat infrastruktur logistik yang masih terbatas. Biaya logistik Indonesia sekitar 24,% dari pendapatan domestik bruto (PDB) dibandingkan biaya logistik negara-negara maju, di antaranya Amerika Serikat, Singapura, dan negara-negara Eropa, yang hanya berkisar pada angka delapan hingga 11 persen.

Tidak hanya itu, Berdasarkan World Bank Doing Business 2013, Indonesia memiliki indeks kemudahan berbisnis di nomor 128 dari 183 negara pada tahun 2012. Tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun politik, di mana energi pemerintah seluruhnya terfokus kepada    penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencananya dimajukan pada tahun 2013 untuk kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2014, serta pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden (pilpres) pada tahun 2014. Sesuai data World Economic Forum (WEF) tahun 2012, saat ini tingkat produktivitas Indonesia berada pada peringkat 50 dari 144 negara. Pada aspek memulai bisnis, daya saing Indonesia berada di peringkat 155 dari 183 negara; aspek izin konstruksi berada di posisi 71; pasokan listrik (ketersediaan energi) pada peringkat 161; aspek perlindungan investasi posisi 46 negara;  serta aspek kemudahan berbisnis pada peringkat 129.

Selain berbagai hambatan tersebut, Indonesia dapat mengambil peluang besar dari diterapkannya MEA pada tahun 2015. Beberapa Peluang yang dapat Indonesia manfaatkan dari MEA, antara lain dari segi demografis. Posisi Indonesia dalam ASEAN cukup strategis dimana 43 % dari penduduk ASEAN yang sekarang mencapai 600 juta jiwa adalah penduduk Indonesia, dan secara geografis 53% wilayah ASEAN merupakan wilayah Indonesia.

Beberapa peluang lain yang dapat dimanfatkan oleh Indonesia dalam MEA antara lain kesempatan untuk penciptaan pasar-pasar baru. Kalau tidak, justru di komunitas ini Indonesia hanya akan menjadi pasar berbagai produk impor dan berdampak negatif bagi produk dalam negeri. Dalam peluang bagi perbankan Indonesia, yaitu penetrasi perbankan yang masih rendah, pertumbuhan masyarakat kelas menengah, perbankan tanpa kantor cabang serta strategi bank mengikuti sumber dana perdagangan. Tumbuhnya masyarakat kelas menengah memberikan peluang bagi layanan bisnis konsumer. Per November 2012, kredit perbankan sebesar Rp 2.647 Triliun adapun dana pihak ketiga sebesar Rp 3.130 Triliun.

Dalam segi daya saing,  pada tahun 2013, daya saing Indonesia naik dibandingkan tahun sebelumnya dari 42 ke 39 dalam daftar World Competitiveness Rankings 2013. Dibandingkan negara ASEAN lain, Filipina 38, Singapura 5, Malaysia 15 dan Thailand 27. Namun dibandingkan negara BRICS, posisi Indonesia lebih baik kecuali Cina 21, Berazil 51, Rusia 42, India 40 dan Afrika Selatan 53.

Menyikapi hambatan dan peluang tersebut, beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini, yakni memprioritaskan sembilan sektor industri untuk dikembangkan dalam rangka mengisi pasar ASEAN menjelang MEA 2015 (Kementerian Perindustrian, 2013). Sembilan sektor industri yang dikembangkan adalah industri berbasis agro seperti CPO, kakao dan karet. Kemudian industri olahan ikan, TPT, alas kaki, kulit dan barang kulut, industri furniture, industri makanan dan minuman, industri pupuk dan petrokimia, mesin dan peralatannya serta industri logam dasar. Industri itu diprioritaskan untuk dikembangkan karena memiliki daya saing yang relatif lebih baik dan unggul dibandingkan negara lainnya di kawasan.

Selain itu, untuk mengamankan pasar dalam negeri terhadap masuknya produk sejenis dari negara ASEAN lainya, pemerintah berupaya  meningkatkan daya saing produk di tujuh sektor industri lainnya. Ketujuh sektor industri untuk mengamankan pasar adalah industri otomotif, elektronik, semen, pakaian jadi, alas kaki, makanan dan minuman serta furniture. Untuk sektor industri prioritas dan industri pengamanan pasar itu perlu disiapkan program dan kebijakan untuk mendorong peningkatan daya saing masing-masing industri tersebut. Langkah lain yang telah dilakukan oleh pemerintah, yakni optimalisasi dan sosialisasi MEA kepada stakeholder industri, mengusulkan percepatan pemberlakuan safeguard dan anti dumping bagi produk impor, menambah fasilitas laboratorium uji dan meningkatkan kompetensi SDM industri.  Selain itu penyusunan standar kompetensi kerja nasional pada masing-masih sektor industri serta penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) dan pengembangan wira usaha baru industri.

Penutup

Dari berbagai penjelasan hambatan dan peluang serta tindakan yang telah diambil oleh pemerintah dari pemberlakuan MEA pada tahun 2015 diatas, beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain (i) melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri melalui regulasi non tarif; (ii) menerapkan bea masuk tinggi terhadap produk asing; dan (iii) sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat produksi dalam negeri. Sehingga Indonesia dalam MEA  tidak hanya menjadi pasar bagi negara lain serta dapat berkompetisi dengan negara ASEAN lainnya , dan yang paling utama dapat menjadi “tuan” di “rumah”nya sendiri.

*Penulis berterima kasih atas proof-read  Dr.Raldi Hendro Koestoer, M.Sc; namun segala kesalahan penulisan merupakan tanggung jawab penulis sendiri. E-mail: al.rizal2011@gmail.com

Referensi

Hidayat, Agus Syarip. 2008. ASEAN Economic Community: Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia. Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI.

http://tekno.kompas.com/read/2012/11/19/09002886/masyarakat.ekonomi.asean.hampir.final. Diakses pada 8 Juli 2013.

http://www.tribunnews.com/2012/06/15/peringkat-logistic-performance-index-ri-2012-melonjak. Diakses pada 8 Juli 2013.

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia/. Diakses pada 8 Juli 2013.

http://www.weforum.org/reports.Diakses pada 8 Juli 2013.

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012-2013. Diakses pada 8 Juli 2013.

http://www.antaranews.com/berita/378968/indonesia-prioritaskan-sembilan-industri-isi-pasar-asean. Diakses pada 8 Juli 2013.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/04/24/16042416/Produk.Asing.Menyerbu.Apa.Tindakan.Menperin. Diakses pada 8 Juli 2013. 

http://jakarta.okezone.com/read/2013/05/01/320/800604/kadin-pemerintah-juga-harus-dengar-pengusaha. Diakses pada 8 Juli 2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s